Evaluasi Desain Afirmasi Negara terhadap Hak Eksklusif OAP: Respons Atas Kritik Dokumenter 'Pesta Babi'

Evaluasi Desain Afirmasi Negara terhadap Hak Eksklusif OAP: Respons Atas Kritik Dokumenter 'Pesta Babi' Afidatul Asmar Dosen IAIN Pa...

Evaluasi Desain Afirmasi Negara terhadap Hak Eksklusif OAP: Respons Atas Kritik Dokumenter 'Pesta Babi'

Afidatul Asmar

Dosen IAIN Parepare

Tulisan ini menjadi prespektif didalam diskusi ini

Film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita" belakangan menjadi sorotan tajam karena menarasikan kritik keras terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti food estate dan perkebunan tebu di Papua Selatan, yang dituding merampas ruang hidup masyarakat adat. Namun, untuk melihat dinamika di Bumi Cenderawasih secara utuh dan objektif, diskursus ini perlu diseimbangkan dengan membedah desain besar kebijakan negara. Di balik narasi eksploitasi, pemerintah sejatinya telah menyiapkan kerangka afirmasi yang komprehensif untuk memastikan Orang Asli Papua (OAP) menjadi aktor utama dan penerima manfaat terbesar dari pembangunan.

"Narasi 'kolonialisme modern' yang disematkan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam dokumenter Pesta Babi perlu dibedah melalui kacamata yang lebih jernih. Dalam analisis sosiologi konflik Johan Galtung, kemiskinan dan ketimpangan akses merupakan bentuk 'kekerasan struktural'. Oleh karena itu, kehadiran PSN, infrastruktur konektivitas, hingga pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sejatinya adalah strategi resolusi konflik untuk mengeliminasi kekerasan struktural tersebut melalui pemerataan ekonomi"

Berikut adalah kupasan mendalam mengenai kebijakan afirmasi negara di Papua dari aspek regulasi, tata kelola pemerintahan, pendidikan, hingga perlindungan hak-hak eksklusif masyarakat adat:

1.Pembangunan Berkeadilan dan Kepentingan Strategis Nasional (Prespektif terhadap "Kolonialisme Modern")

Data Dukungan/Pemberdayaan Masyarakat Adat: Narasi bahwa negara merampas seluruh sumber daya Orang Asli Papua (OAP) dapat dibantah dengan kebijakan terbaru. Pemerintah kini memfasilitasi Masyarakat Adat di Papua Tengah untuk mengelola sendiri sumber daya alam mereka di bawah skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ini adalah wujud nyata desentralisasi ekonomi yang menjadikan OAP sebagai subjek pembangunan.

Data Kontribusi Ekonomi Langsung: Pada Mei 2026, PT Freeport menyetorkan tambahan keuntungan sebesar Rp2,88 triliun langsung kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Dana triliunan ini dialokasikan untuk pembangunan daerah, pendidikan, dan kesehatan lokal. 

Keberlanjutan Proyek Prioritas: Pembangunan di Papua bukan hanya sebatas perkebunan, namun industrialisasi kawasan. Hal ini terbukti dari tetap dilanjutkannya Proyek Strategis Nasional (PSN) secara legal seperti Kawasan Industri Teluk Bintuni, Kawasan Industri Fakfak, dan Kawasan Industri Sorong. 

2.Kehadiran Militer adalah Kewajiban Negara Melindungi Warga dan Objek Vital (Prespektif terhadap "Militerisme")

Data Riil Ancaman Bersenjata (Bukan Fiksi): Pengerahan pasukan keamanan adalah respons mutlak atas teror kelompok separatis. Sepanjang Mei 2026, tercatat OPM (seperti pimpinan Guspi Waker) melakukan penembakan yang menewaskan 5 warga sipil tak berdosa di Tembagapura. Selain itu, 7 pelajar SMA juga dilaporkan ditembak di Mamberamo Tengah. Fakta ini menghancurkan argumen bahwa militer hadir untuk menindas masyarakat adat.

Prinsip Militer: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III menegaskan bahwa "Keselamatan Warga Sipil adalah Hukum Tertinggi". Sejak Januari hingga Mei 2026, aparat telah berhasil melumpuhkan 12 tokoh OPM yang meresahkan keamanan publik. 

Data Objek Vital Nasional (Obvitnas): Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 270.K/2022, banyak fasilitas di Tanah Papua berstatus Obvitnas yang dijaga oleh undang-undang. Contohnya adalah Kilang LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Timika, dan Terminal BBM Merauke. Mengamankan wilayah ini dengan aparat adalah standar operasi negara di seluruh dunia, bukan bentuk "kolonialisme".

"Secara teoretis, desain kebijakan negara di Papua saat ini menganut paradigma Desentralisasi Asimetris. Kebijakan ini secara sadar didesain untuk mengakomodasi kekhususan sejarah, etnis, dan budaya (de jure asymmetry). Hal ini mewujud dalam pengakuan hukum atas wilayah adat, afirmasi kuota politik bagi OAP di Majelis Rakyat Papua (MRP) dan legislatif, hingga alokasi minimal 30% Dana Otsus untuk pendidikan (visi Papua Cerdas). Pemenuhan hak-hak dasar inilah yang dalam hukum internasional disebut sebagai wujud nyata Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) untuk hadir memproteksi dan memajukan warganya. Sehingga, menstigma program pembangunan afirmasi ini sebagai praktik kolonialisme justru mengaburkan upaya nyata negara dalam mengangkat harkat dan derajat Orang Asli Papua."

3.Film Cenderung Sepihak dan Kurang Mewakili Suara Akar Rumput (Prespektif terhadap "Pembungkaman")

Fakta Keterlibatan Anak Muda Adat: Alih-alih hanya berfokus pada kelompok penolak proyek, terdapat gerakan pemuda adat yang aktif membangun daerahnya bersama negara. Sebagai contoh, telah terbentuk 8 Komunitas Pemuda Adat (Indigenous Youth Communities) di Sorong Selatan yang diakui eksistensinya dalam mengawal kemajuan di wilayah mereka. 

Stabilitas Pemerintahan Desa: Dukungan masyarakat terhadap program pemerintah ditunjukkan oleh keberlanjutan struktur pemerintahan di tingkat akar rumput, di mana ratusan aparatur kampung (seperti perpanjangan jabatan 133 Kepala Kampung di Mimika) terus aktif bekerja sebagai perpanjangan tangan negara untuk menyalurkan dana desa dan membangun kesejahteraan warganya

"Sehingga sangat naif jika kita meminta militer ditarik dari Papua sementara pada Mei 2026 saja ada 7 anak SMA di Mamberamo Tengah dan 5 warga sipil di Tembagapura yang dibunuh oleh OPM. Negara mana yang akan membiarkan anak-anak mudanya ditembaki saat sedang bersekolah? Kehadiran militer adalah untuk memastikan anak-anak Papua bisa belajar dan infrastruktur bisa dibangun tanpa adanya pertumpahan darah."

 "Tudingan perampasan ekonomi adalah pandangan yang tidak update (ketinggalan zaman). Hari ini, masyarakat adat di Papua Tengah justru didorong menjadi aktor ekonomi utama melalui skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sah di mata hukum. Ditambah lagi, dana bagi hasil triliunan rupiah dari Freeport (Rp2,88 Triliun di tahun 2026) langsung masuk ke kas daerah Film dokumenter seringkali menutup mata dari aliran dana kesejahteraan ini karena tidak menguntungkan narasi dramatis mereka."

Sekarang mari kita coba melihat lebih jauh Pemerintah dan negara mengimplementasikan peran strategis dalam membangun serta memberdayakan Orang Asli Papua (OAP) melalui pendekatan desentralisasi asimetris, kebijakan afirmatif, dan perlindungan hak dasar. Berikut adalah tata ulang poin-poin peran tersebut:

1.Tata Kelola Kelembagaan dan Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus)

Pemberlakuan UU Otsus Jilid II (UU No. 2 Tahun 2021): Negara memberikan kewenangan khusus bagi Papua untuk mengatur kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasi OAP, yang didukung oleh jaminan peningkatan alokasi dana Otsus untuk fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. 

Pembentukan Badan Pengarah Papua: Badan yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden RI ini dibentuk untuk menyinkronkan serta mengevaluasi pembangunan di Papua. Keanggotaan badan ini mewajibkan adanya perwakilan OAP (bukan dari unsur partai politik atau pejabat pemerintah) dari setiap provinsi di Papua

2.Afirmasi Keterwakilan Politik dan Birokrasi Sektor Publik

Jalur Pengangkatan Legislatif Khusus: Pemerintah memberikan ruang afirmasi dengan menetapkan kuota 25% kursi DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota) untuk diisi oleh OAP melalui mekanisme pengangkatan atau tanpa pemilu reguler. Dari kuota tersebut, 30% dialokasikan secara khusus untuk perempuan Papua. 

Prioritas CPNS: Negara mengakomodasi kebijakan afirmatif penempatan tenaga kerja di sektor publik, contohnya penetapan kuota penerimaan CPNS sebesar 80% untuk OAP dan 20% untuk non-OAP di lingkungan pemerintah daerah

3.Perlindungan Hak Masyarakat Adat, Hukum, dan Ruang Hidup

Pemberdayaan Majelis Rakyat Papua (MRP): MRP dibentuk sebagai lembaga representasi kultural OAP yang terdiri dari sepertiga perwakilan adat, agama, dan perempuan, dengan wewenang utama melindungi hak-hak masyarakat adat Papua.

Pengakuan Peradilan Adat: Sistem peradilan di Indonesia secara formal mengakui keberadaan peradilan adat Papua untuk mengadili sengketa perdata maupun pidana secara internal, di mana putusannya bersifat final. 

Perlindungan Hak Ulayat dan Pembatasan Transmigrasi: Setiap pemanfaatan tanah adat wajib mendapat izin dari masyarakat terdampak dan disertai kompensasi yang layak. Untuk melindungi demografi OAP, program transmigrasi nasional dibatasi dan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan Gubernur. 

4. Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi dan Kualitas SDM

Program Beasiswa Afirmasi Khusus: Pemerintah pusat menyelenggarakan dukungan pembiayaan penuh seperti Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) dan Beasiswa Afirmasi Ditjen Bimas Kristen untuk memastikan pemuda-pemudi OAP, terutama dari daerah 3T, dapat mengakses pendidikan hingga jenjang Perguruan Tinggi.

Pendidikan Berbasis Budaya: Pemerintah mengupayakan integrasi nilai-nilai dan kearifan lokal ke dalam sistem pendidikan agar dapat merespons kendala sosial-ekonomi serta memudahkan adaptasi para pelajar OAP. 

5. Pemberdayaan Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas dan Adat

Pembangunan Berbasis Lima Wilayah Adat: Negara merumuskan pendekatan pembangunan kawasan strategis yang dibagi berdasarkan lima wilayah adat (Mamta, Saireri, Animha, La Pago, dan Mee Pago) agar pembangunan ekonomi lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik sosiokultural masyarakat setempat.

Program Kampung Mandiri Ekonomi (KAMI Papua): Pemerintah daerah menjalankan proyek percontohan ini untuk memberdayakan keterampilan petani OAP, memperkuat kelembagaan ekonomi tingkat kampung, dan meningkatkan nilai tambah produk lokal guna mengurangi ketergantungan masyarakat pada pemerintah. 

Melalui kacamata di atas, desain otonomi khusus dan kebijakan pembangunan di Papua tidak dirancang sebagai bentuk kolonialisme modern, melainkan sebagai sebuah afimarsi total. Negara hadir secara terstruktur untuk memastikan integrasi sosial dan kemajuan infrastruktur berjalan selaras dengan penghormatan tertinggi terhadap identitas, ruang hidup, dan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Sebagai bagian akhir dari tulisan ini ada pertanyaan untuk kita semua renungkan. 

Kita menjadikan mereka simbol sebua keterbatasan, kekurangan dan ketidak pedulian

Hingga kadang, tanpa sadar, kita meromantisirnya.

Bagaimana kita memperlakukan orang asli Papua?

Seolah-olah mereka hanya penjaga alam.

Padahal mereka manusia. Dengan dilema yang sama seperti kita.

Mereka juga memikirkan bagaimana menyekolahkan anak, bagaimana bertahan ketika harga kebutuhan naik, bagaimana hidup tetap berjalan.

Di zaman Antroposen ini, mungkin yang kita butuhkan bukan sekadar mengagumi mereka dari jauh.

Tapi duduk bersama. Mendengar. Bekerja bersama. Karena orang asli papua bukan objek konservasi.

Mereka adalah sudut pandang-tentang bagaimana manusia bisa bertahan tanpa memutus hubungan dengan alam.